Indonesia udah jadi hal yang lumrah lah, ya, kalau membicarakan terkait kasus korupsi, tapi kalau bicara soal data dari seluruh negara, Indonesia memang bukan negara yang paling buruk dari segi korupsi, kendati pun menurut skor CPI, Indonesia berada di angka 34 dalam skala penilaian 0-100. Angka ini menunjukkan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata global yang hanya berada pada angka 43. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai. (detik.com)
Tapi kesampingkan dulu perihal data. Ketika media-media membombardir headline nya dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum bajingan, maka sontak atensi masyakarat melambung tinggi dengan luapan penuh emosi, akan hal-hal delusi yang dilampiaskan sesuka hati. Wajar, kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tolol dan bajingan itu pasti selalu mengundang kemarahan masyarakat, sekaligus merugikan banyak pihak. Akhir-akhir ini masih hangat berita korupsi terkait tambang timah yang merugikan negara hingga mencapai total 271T. Ini angka yang cukup fantastis untuk total kerugian yang disebabkan oleh oknum bangsat tersebut. Namun, terkait penindakan dan hukuman sudah mestinya kita serahkan saja kepada pihak yang lebih berwenang, kendati pun pihak berwenang tidak selalu memberikan kesimpulan paling setimpal atas kasus yang dibuatnya, lagi-lagi kepentingan oligarki akan selalu merugikan masyarakat kelas bawah yang tidak punya kekuatan apa-apa, selain suaranya yang dipungut dengan bayaran berupa angka. Demikian lah penindasan terus-terusan terjadi akibat pemangku kepentingan yang melindungi kepentingan oligarki.
Nah, dari kasus korupsi yang dilakukan oleh koruptor keparat itu, dan dari sekian banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, masyakarat semakin membentuk paradigma baru di kepalanya terhadap para penguasa yang dilimpahi kekayaan, imbasnya tidak luput ke seseorang yang secara personal juga dilimpahi kekayaan. Akan selalu ada asumsi kotor yang beranggapan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sedikit banyaknya adalah hasil korupsi atau minimal dari cara yang tidak halal. Nista sekali toh, literasi finansial masyakarat kita kalau sampai menganggap demikian? Kendati faktanya sesuai dugaan.
Tapi bukan itu yang mestinya disorot dari orang-orang yang dilimpahkan rezeki lebih berupa kekayaan, kalau asumsi-asumsi yang datang dari masyarakat kita selalu membentuk pola pikir begitu, ya selamanya tingkat kelas sosial kita nggak akan bisa maju.
Mestinya kalau kita kilas balik lebih jauh lagi, bagian paling naif dari korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tolol itu, justru karena peran dari masyarakat itu sendiri. Karena apa? Literasi politik kita sangat cetek buat menentukan calon-calon pemimpin rakyat, selain presiden.
Lagian, budaya korupsi itu sudah tumbuh subur sejak zaman dulu, sejak kita mengenal dari buku sejarah di sekolah bahwa ada yang namanya sistem kerja paksa dan para pekerjanya tidak digajih. Bullshit, faktanya bahwa pekerja kita memang dibayar, tetapi melalui seorang pejabat daerah, hanya saja pejabat daerah tersebut tidak menyalurkannya. Walaupun ada juga, ya bayarannya nggak sebanding. Nista sekali, bukan? Apalagi kalau sampai menganggap dulu waktu di zaman penjajahan belanda yang kasus datangnya VOC ke Indonesia dianggap sebagai penjajah, bukan. VOC adalah sebuah perusahaan, dia berbisnis di Indonesia. Tapi faktanya saat itu Indonesia dijajah, kan? Iya, perusahaan dari Belanda, berbisnis di Indonesia, dan memonopoli serta mengeksploitasi perdagangan di Indonesia, yang akhirnya meraup keuntungan secara ekonomi dengan memanfaatkan SDM kita. Gitu ya blok.
Nah, buat orang-orang tolol yang nggak ngerti sejarah dan malah melanggengkan budaya korupsi, emang awareness kalian segimana sih? Nerima suap dari politisi, nerima bantuan sosial pas lagi kampanye politik, manipulasi informasi ke orang tua atas kepentingan tertentu biar dapat duit lebih, dan lain sebagainya. Awarenes kalian sama budaya korupsi tuh gimana sih? Giliran level pejabat yang korupsi, teriakannya kencang, giliran level masyarakat atau dirinya sendiri, anyep. Emang tolol. Langgengin aja tuh budaya korupsi.
Skenarionya begini; Perusahaan tambang atau perusahaan dengan sektor komoditas lainnya, untuk bisa beroperasi secara legal, pastinya harus memiliki regulasi yang dibuat dan diatur oleh negara, mengerucut terus tuh izinnya hingga ke daerah di mana operasi tersebut dijalankan, nah yang bisa mengatur dan membuat regulasi itu adalah penguasa yang disebut sebagai wakil-wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu; dalam hal ini kesampingkan dulu soal presiden. Kalau penguasanya bisa meloloskan izin pertambangan tanpa banyak pertimbangan hanya karena melihat potensi kekayaan yang bisa diraup demi kepentingan oligarki, ya jelas izin yang diberikan tidak akan menguntungkan bagi semua pihak dalam konteks ini adalah masyarakat. Ini bicara soal legal loh, apalagi kalau legal tapi di monopoli lewat kecurangan-kecurangan yang merugikan lebih banyak pihak. Izin tersebut diloloskan lewat penguasa yang mewakili kepentingan rakyat loh, mereka dipilih dari rakyat loh jadi bisa memimpin. Nah, pertanyaannya, ketika masyarakat berperan aktif dalam pemilu, memang seberapa besar dan yakinnya kita untuk memilih setiap orang dari partai politik tertentu yang mewakili kepentingan kita sebagai rakyat?
Kalau soal politik aja masyarakat kita dibutakan oleh suap-menyuap dengan imbal uang ratusan ribu, kemudian dalihnya harus memilih paslon-paslon tertentu. Ya artinya masyarakat kita memang setolol itu sama kepentingan negara, maunya kepentingan pribadi aja. Dampak dari ketololan itu yang akhirnya membuat negara jadi banyak dirugikan, karena dipimpin oleh orang-orang yang secara integritas memang bobrok, dan berawal dari hak individu yang pemilihnya juga bobrok. Dengan tidak mempertimbangkan kualitas paslon yang dipilih, ketika mereka menjabat sebagai wakil rakyat, maka apabila terjadi kasus-kasus besar yang merugikan rakyat, otomatis yang jadi peran utamanya kan, ya rakyat. Indonesia sudah bagus jadi negara demokrasi, syukur-syukur negara kita sudah diberikan hak memilih dalam menentukan pemimpin, justru harusnya itu digunakan sebaik mungkin, seselektif mungkin, agar suara kita ke depannya sebagai rakyat masih bisa didengar, lewat paslon yang kita kritisi.
Kalau sekarang aja masyakarat berdalih kepada pemangku kepentingan yang tidak mendengarkan suara rakyatnya. Lah, orang dia aja memimpin karena dipilih kok. Terus yang bela-belain golput karena sudah tahu endingnya akan begitu, ya itu lebih bobrok lagi, hak istimewa suara pilihannya tidak digunakan sebaik mungkin. Literasi politik kita yang justru harusnya ditingkatkan, agar orang-orang yang secara integritas tidak punya kredibilitas tertentu, dapat kita pertimbangkan sebelum hari pemilihan berlangsung.